Revisi UU Migas No.22 Tahun 2001 Dibutuhkan Demi Menuju Ketahanan Nasional
Ketahanan energi merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan suatu negara. Energi tidak hanya menjadi kebutuhan ekonomi sehari-hari, tetapi juga memainkan peran strategis dalam keamanan nasional. Ketika ketahanan energi melemah, negara rentan terhadap gangguan suplai yang dapat menyebabkan instabilitas dalam berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Demikian diingatkan oleh Ketua DPP IKAL Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar ketika menjadi keynote speaker dalam acara Forum Grup Discusion (FGD), di Hotel Grand Orchard, Kemayoran, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Acara hasil kerja sama IKAL Strategic Center (ISC) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) ini mengusung tema tema “Urgensi Revisi UU Migas No.22 Tahun 2001 Menuju Ketahanan Nasional.” Menampilkan para pakar sebagai pembicara antara lain Dr. H. Kurtubi SE, Prof. Dr. Juanjir Sumardi, SH, MH, dan Dr. Ir. Muh Hanafi, IPM, MBA, dengan moderator RM. Wibawanto Nugroho Widodo, SE, MA. Dalam kesempatan ini Dr. H. Kurtubi SE, yang juga dikenal pakar perminyakan, menegaskan bahwa dampak signifikan dari penerapan UU Migas No. 22/2001, terutama dalam hal penurunan eksplorasi migas. “Maka diperlukan , revisi regulasi ini,” seraya mengingatkan bahwa eksplorasi migas merupakan fondasi bagi keberlanjutan industri energi di Indonesia, karena tanpa adanya penemuan cadangan baru, produksi migas akan terus menurun seiring berkurangnya sumber yang ada. “Penerapan UU Migas No. 22/2001telah menciptakan ketidakpastian hukum dan regulasi yang kaku, yang pada akhirnya menghambat investor untuk terlibat dalam eksplorasi baru. Ketidakpastian ini menyebabkan penurunan minat investasi, yang berdampak pada stagnasi di sektor energi,” tegas Dr. H. Kurtubi SE seraya menekankan bahwa revisi mendasar terhadap UU Migas No. 22/2001 diperlukan guna menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, baik bagi investor domestik maupun asing. Kurtubi juga mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan kekayaan alam Indonesia harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Namun, penerapan UU Migas No. 22/2001 memunculkan kekhawatiran bahwa pengelolaan sumber daya migas cenderung lebih berorientasi pada kepentingan swasta dan asing, yang berpotensi mengabaikan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai perlunya mengembalikan pengelolaan sektor migas sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Sementara dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Juanjir Sumardi, SH, MH yang dikenal selaku akademisi mengingatkan bahwa untuk mencapai ketahanan energi yang kuat, diperlukan diversifikasi sumber energi dan pengelolaan yang lebih efisien. Maka revisi terhadap regulasi, seperti UU Migas No. 22/2001, harus mencerminkan komitmen untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam eksplorasi dan pengelolaan energi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Maka dengan adanya reformasi yang signifikan, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di sektor energi global, sekaligus mengurangi risiko terjadinya krisis energi di masa depan. Langkah-langkah ini juga akan mendorong penemuan cadangan baru yang krusial,untuk mempertahankan ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegas Prof. Dr. Juanjir Sumardi. Senada dengan hal itu, Dr. Ir. Muh Hanafi, IPM, MBA yang juga Wakil Ketua I ISC mengingatkan bahwa keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kualitas kebijakan publik yang diterapkan. Kebijakan yang efektif harus mencakup aspek komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan agar dapat menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan panjang. Dalam konteks kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa, kebijakan yang tepat akan memungkinkan negara bersaing di tingkat global dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi. “Negara yang tidak mampu mengoptimalkan produktivitas dan inovasi seringkali terjebak dalam “kutukan sumber daya alam,” di mana kelimpahan sumber daya tidak diolah dengan baik sehingga mengakibatkan ketergantungan dan stagnasi ekonomi,” tegas Dr. Ir. Muh Hanafi seraya menekankan bahwa hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada diversifikasi ekonomi, di mana sektor-sektor ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam semata, melainkan dikembangkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kapabilitas inovasi teknologi. Sementara itu di celah-celah penutupan acara, Ketua Panitia DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT,. M.Mar, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai ketahanan energi dan kebutuhan mendesak untuk merevisi kebijakan energi seperti UU Migas No. 22/2001 menjadi topik utama forum ini, mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, pengamat energi, BUMN, serta pelaku sektor swasta untuk membahas strategi kebijakan energi Indonesia. “Foruk Diskusi ini juga dimaksudkan untuk rekomendasi agar Indonesia dapat mengatasi tantangan eksplorasi migas yang semakin menurun, dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” jelas DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT,. M.Mar seraya menekakan bahwa forum seperti ini berperan penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam forum ini Wakil Ketua II Komjen Pol (Purn) Drs. Togar Manatar Sianipar, M.Si. Sedangkan dari ISC antara lain Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Drs. Surya Wiranto, SH., MH, Wakil Sekretaris ISC Dr. Dra. Nieta Hidayani, MBA, MM, dan segenap jajaran pengurus ISC. Dari Ketua Umum FSPPB Arie Gumilar bersama jajarannya, juga hadir praktisi dan kalanga akademisi.
Menelisik Geopolitik Hubungan RI-AS-Cina Era Presiden Trump
IKAL Strategic Center (ISC) menggelar diskusi publik bertema geopolitik “Hubungan RI-AS-Cina Era Presiden Trump”, di Sekretariat ISC, Jakarta (12/12/2024). Diskusi ini mengupas dinamika hubungan trilateral antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Cina selama masa pemerintahan Donald Trump. Dibuka oleh Wakil Ketua I ISC, Prof. Dr. Adrianus Eliasta Meliala M.Si., M.Sc, Ph.D. Tampil sebagai pembicara adalah Prof. Evi Fitriani, Ph.D., serta Dr. Ian Montratama. Dalam diskusi ini disoroti arah kebijakan “America First” Trump yang bisa memengaruhi lanskap geopolitik global melalui pendekatan unilateral yang memicu ketegangan dengan Cina, terutama terkait perang dagang dan sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia dalam konteks ini memanfaatkan posisinya sebagai negara nonblok untuk menjaga keseimbangan strategis dan mendorong stabilitas regional. Ketua ISC, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri, dalam kata pengantar acara ini, menjelaskan bahwa sebagai negara nonblok, Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik. “Indonesia menjalankan diplomasi bebas dan aktif untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan hubungan ekonominya dengan Cina yang vital bagi pertumbuhan domestik. Peran aktif Indonesia di ASEAN serta pendekatan pragmatis dalam diplomasi ekonomi dan keamanan mencerminkan fleksibilitasnya dalam menghadapi tekanan geopolitik yang semakin intens,” jelas Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri. Sementara itu Prof. Evi Fitriani, Ph.D menyoroti hubungan Amerika Serikat dan Cina selama masa pemerintahan Donald Trump dipenuhi dinamika persaingan yang kompleks. Maka di tengah ketegangan hubungan AS-Cina, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan rivalitas ini demi kepentingan nasionalnya. “Indonesia dapat menggalang kerja sama ekonomi dengan Cina sambil memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini tetap menjadi mitra penting bagi Indonesia, baik dalam hal investasi, perdagangan, maupun keamanan,” tegas Prof. Evi Fitriani. Ditambahkan oleh Guru Besar UI ini bahwa fleksibilitas dan kejelian dalam melihat peluang adalah kunci untuk menjaga keseimbangan strategis tersebut. “Bersamaan pula Indonesia juga harus menyadari bahwa dunia tidak hanya tentang Amerika Serikat dan Cina. Ada banyak negara lain yang dapat dijadikan mitra strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Memperluas jaringan diplomasi dengan negara-negara di luar rivalitas besar ini akan membantu Indonesia menjaga kestabilan kawasan Indo-Pasifik sekaligus memperkuat kemandirian dalam mengambil kebijakan luar negeri,” ujar Prof. Evi Fitriani. Pada bagian dalam kesempatan yang sama, Dr. Ian Montratama menyoroti sifat kebijakan luar negeri Trump yang transaksional membuat hubungan AS-China berpusat pada keuntungan ekonomi dan kekuatan strategis. “Meskipun Amerika Serikat menganggap Cina sebagai ancaman strategis, hubungan investasi yang erat tetap terjalin di antara mereka. Kondisi ini mencerminkan bahwa persaingan ideologis dan geopolitik antara kedua kekuatan besar tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi yang saling terkait,” ujar Dr. Ian Montratama. Indonesia, tambah Dr. Ian Montratama, dalam situasi tersebut harus mampu memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif. Sebagai negara nonblok, Indonesia memiliki peluang untuk menjaga keseimbangan strategis di tengah rivalitas global ini. Kebijakan luar negeri yang berani dan independen sangat diperlukan agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik yang lebih besar. “Hubungan yang kompleks ini menuntut Indonesia untuk tidak terjebak dalam rivalitas dua kekuatan besar tersebut, melainkan mampu memanfaatkan peluang dari persaingan ini demi kepentingan nasional,” kata Dr. Ian Montratama. Hadir pula dalam diskusi ini antara lain Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH, MH., anggota Bidang Politik ISC Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MSI, MH, dan Wakil Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi dan Kerja Sama Dr. Dipl. Ing. Lily S. Wasitova, serta para perta lainnya lewat sambungan zoom.
Para Pakar ISC Menelisik Indonesia di Pusaran Geopolitik Global 2025–2045
Dunia tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik yang semakin mencuat, terutama akibat meningkatnya rivalitas antara dua kekuatan besar: Amerika Serikat (AS) dan China. Dalam rentang 2025 hingga 2045, sejumlah pakar IKAL Strategic Center (ISC) memproyeksikan bahwa arah masa depan tatanan global akan sangat ditentukan oleh bagaimana dua negara ini memproyeksikan kekuatannya secara ekonomi, militer, dan diplomatik. Dalam konstelasi ini, Indonesia (bersama ASEAN) tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi titik strategis di kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi panggung utama perebutan pengaruh global. Demikian pokok utama pikiran yang mencuat dalam diskusi yang diadakan IKAL Strategic Center (ISC), di Sekretariat ISC, Jakarta (31/07/2025). Diskusi ini secara offline dan online, dalam offline dihadiri oleh Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH, MH, Wakil Ketua Bidang Ekonomi ISC Dr. Ending Fadjar, SE., MA., Ketua Bidang Hukum dan HAM Irjen Pol. (Purn) Drs. Bekto Suprapto, MSi., Wakil Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi dan Kerja Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, serta Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MS., IS, MH. Sedangn online antara lain Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Pemantapan Nilai-nilai Kabangsaan Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM., Psi., serta Ketua Bidang Politik Hadiah Herawawati, SH., L.L.M. Dalam diskusi bermutu ini tertelisik pula skenario besar yang berkembang dalam diskursus geopolitik internasional. Pakar ekonomi dari ISC, Dr. Ending Fadjar, SE., MA., menyampaikan telisikannya bahwa pertama, AS tetap mempertahankan hegemoninya secara global, sementara China mengalami stagnasi akibat tekanan ekonomi domestik, isu demografi, dan resistensi internasional. Kedua, China justru tampil dominan dengan menguatkan jaringan ekonomi dan teknologinya, sementara AS mengalami kemunduran karena krisis politik internal dan melemahnya posisi globalnya. Menelisik perkembangan tersebut, Dr. Ending Fadjar, SE., MA., menekankan pentingnya Indonesia merumuskan ulang strategi ketahanan nasionalnya. “Posisi kita terlalu strategis untuk bersikap pasif. Indonesia harus menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, bukan hanya lewat diplomasi dan pertahanan militer, tetapi juga dengan membenahi faktor internal—terutama reformasi sosial dan ekonomi yang bebas dari korupsi,” tegas Prof. Dr. Wahyudin, di Jakarta, Rabu (31/07/2025). Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pakar sosiologi, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, menelisik bahwa posisi Indonesia sebagai ‘gerbang dunia’ diperebutkan secara halus maupun terbuka. Namun, keunggulan strategis ini bisa berubah menjadi kerentanan jika tidak disertai dengan ketahanan domestik yang kuat. “Dalam diplomasi regional, Indonesia punya modal untuk jadi penyeimbang strategis. Tapi jika praktik ketimpangan sosial terus dibiarkan, kita justru akan menjadi objek penetrasi kekuatan asing,” ungkap Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri seraya diingatkan agar Indonesia jangan lalai membaca konteks global secara menyeluruh. Sedangkan Dr. Ending Fadjar, SE., MA mengingatkan juga bahwa negara-negara besar, menurutnya, tidak lagi perlu menaklukkan negara lain dengan kekuatan militer. “Mereka cukup masuk lewat proyek infrastruktur, penguasaan teknologi strategis, atau memanfaatkan celah hukum dan kebijakan publik yang lemah,” katanya. Ketergantungan terhadap pihak luar seperti ini, menurutnya, bisa melemahkan kemandirian negara. Untuk mengatasi tantangan jangka panjang, kedua akademisi tersebut menekankan pentingnya reformasi sosial yang bermula dari pendidikan karakter dan moral kewarganegaraan. Prof. Gumilar menekankan bahwa pembangunan generasi muda antikorupsi harus dimulai sejak dini. “Pendidikan kita harus menanamkan nilai kebangsaan, integritas, dan tanggung jawab sosial, bukan hanya hafalan teks normatif,” ujarnya. Adapun Dr. Ending Fadjar menyebut pembenahan struktur ekonomi juga harus menjadi prioritas. Jika penguasaan ekonomi tetap terkonsentrasi pada segelintir oligarki dan konglomerat rente, maka potensi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi akan terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai momentum kebangkitan nasional menjelang satu abad kemerdekaan. “Visi tanpa etos reformasi hanya akan jadi slogan. Kita tidak bisa terus-menerus berbicara tentang Indonesia Emas jika menggantungkan nasib pada kekuatan luar,” tegas Dr. Ending Fadjar. Menutup pandangannya, Prof. Gumilar mengingatkan bahwa kekuatan strategis Indonesia tidak cukup dibangun melalui kekuatan militer atau kebijakan luar negeri. Dunia hari ini menilai negara bukan hanya dari apa yang ditampilkan di forum internasional, tetapi dari seberapa kokoh tata kelola dan etika publik di dalam negeri. “Jika kita ingin dihormati secara global, maka kita harus internal. Itulah pertahanan sejati,” pungkasnya.
ISC Gelar Diskusi Internal, Bahas Geoekonomi dan Geopolitik untuk Rekomendasi Presiden Prabowo Subianto
IKAL Strategic Center (ISC) menggelar diskusi internal dengan menghadirkan para tokoh guna membahas perkembangan ekonomi Indonesia dan dinamika global, termasuk persoalan geopolitik serta geoekonomi, di Sekretariat IKAL Strategic Center (ISC), Jakarta, 15 September 2025. Hadir dalam diskusi ini antara lain Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH., MH., Mayor Jenderal TNI (Purn) Hendardji Soepandji, Ketua Bidang Ekonomi ISC Prof. Dr. Paul Soetopo Tjokronegoro, MA., MPA, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Prof. Dr. Ending Fajar, SE., MA., dan Kepala Humas DPP IKAL Lemhannas Drs. Djoko Saksono, MBA. Forum diskusi ini menjadi penting karena cenderung mampu menjembatani refleksi akademis dengan kebutuhan praktis pemerintahan. Forum semacam ini sangat strategis, sebab Indonesia membutuhkan wadah nonformal yang mampu menyediakan analisis jangka menengah hingga panjang, sesuatu yang kerap tidak dapat dilakukan birokrasi karena terikat rutinitas administratif. Manfaat terbesar diskusi bukan hanya pada keluaran berupa dokumen, melainkan pada proses deliberatif yang mempertemukan berbagai perspektif. Dengan hadirnya para pakar dari ISC pembahasan menjadi lebih tajam. “Dalam konteks ekonomi global yang penuh ketidakpastian, seperti rantai pasok yang rapuh, disrupsi teknologi, dan tekanan geopolitik, forum ini bisa dimanfaatkan Indonesia,” ujar Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri di sela-sela acara. Sementara itu Mayor Jenderal TNI (Purn) Hendardji Soepandji, dalam kesempatan ini juga memberikan pandangan, yang menekankan pentingnya kualitas metodologi dalam penyusunan rekomendasi. Menurutnya, diskusi yang hanya berlandaskan opini tanpa data empiris berisiko bias dan sulit dipertanggungjawabkan. “Kita perlu data yang kuat, analisis skenario, serta pemetaan risiko yang mendalam. Rekomendasi bukan sekadar normatif, tetapi harus fleksibel menghadapi perubahan global yang cepat,” tegas Mayor Jenderal TNI (Purn) Hendardji Soepandji. Senada dengan itu, Prof. Dr. Ending Fajar, SE., MA juga menjelaskan bahwa rekomendasi yang ideal dengan bahasa yang halus. “Di sinilah pentingnya menyusun peta jalan implementasi yang jelas, dengan indikator keberhasilan, perkiraan biaya, serta mekanisme evaluasi. Tanpa itu, rekomendasi hanya akan menjadi dokumen yang indah di atas kertas,” ujar Prof. Dr. Ending Fajar, SE., MA. Dari sisi substansi, para tokoh ISC ini menilai bahwa diskusi mengenai geoekonomi dan geopolitik membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat strategi nasional. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong diversifikasi pasar ekspor, memperkuat daya saing industri strategis, serta membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal. Dalam forum ini dirumuskan menjadi makalah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan kebijakan. ISC sendiri bukan pertama kali mengangkat isu strategis. Sebelumnya lembaga ini pernah membahas tema “perang ekonomi” dan juga “Indonesia di pusaran geopolitik global 2025–2045”. Hal itu menunjukkan konsistensi ISC dalam memosisikan diri sebagai pusat pemikiran strategis yang menatap jangka panjang. “Indonesia sedang menghadapi transisi besar: transformasi energi, digitalisasi, persaingan teknologi global, hingga pergeseran pusat gravitasi ekonomi ke Asia. Diskusi semacam ini adalah modal penting agar Presiden tidak hanya merespons peristiwa, tetapi juga mampu memimpin arah perubahan,” imbuh Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri. Dengan demikian, hasil diskusi internal ISC bukan sekadar wacana, melainkan diharapkan menjadi kompas strategis yang membantu pemerintah mengarahkan pembangunan nasional di tengah pusaran geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks.
Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH. MH : Pancasila Memberi Pemahaman Hidup Secara Damai
Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Center (ISC) Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH. MH., menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan yang mengusung tema: “Karakter Bangsa: Satunya Kata dan Perbuatan, Refleksi Pemikiran Bung Karno” di Gedung Graha Widya Lantai 2 Kampus Untag Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 2023. Seminar ini penting mengingat Pancasila sebagai kerangka filosofis, yang merupakan suatu kesatuan yang organik, harus terus dimasyarakatkan. Menurut Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto agar lima dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang semuanya menyatu dengan baik itu, masing-masing memperkuat itu, menjadi mudah teserap dalam alam pikir masyarakat. “Dengan demikian Pancasila pada dasarnya adalah tentang bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan negara. Prinsip-prinsip ini tertanam dalam budaya Indonesia dan bertindak sebagai kompas bagi penduduk negeri ini,” jelas Sekretaris Jenderal ISC. Maka inti filosofi Pancasila memberikan inti gagasan saling menghargai dan memahami, yang mendorong hidup berdampingan secara damai antara orang-orang dengan berbagai latar belakang dan kepercayaan. “Oleh karenanya sebagai landasan demokrasi dan hak asasi manusia, sila-sila Pancasila telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap politik dan sosial Indonesia,” imbuh Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH. MH.
Pelajaran dari Insiden Tabrakan Kapal Tiongkok di Laut Cina Selatan: Refleksi bagi Operasi Keamanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara
Abstrak Insiden tabrakan dua kapal Tiongkok di Scarborough Shoal pada 11 Agustus 2025, yang kemudian diikuti oleh pergerakan sejumlah kapal menuju Second Thomas Shoal sehari setelahnya, mengungkap dinamika baru dalam strategi maritim Beijing yang menggabungkan aspek militer, politik, dan psikologi publik. Kejadian ini tidak sekadar kecelakaan teknis, melainkan bagian dari kalkulasi politik untuk mengalihkan perhatian internasional sekaligus memberikan tekanan kepada Filipina. Bagi Indonesia, insiden ini mengandung pelajaran penting dalam perancangan operasi keamanan laut di Laut Natuna Utara, kawasan yang berulang kali menjadi arena proyeksi kekuatan Tiongkok melalui klaim historis “Nine-Dash Line”. Artikel ini menganalisis peristiwa tersebut melalui pendekatan Action Research (See–Judge–Act), guna memahami bagaimana Indonesia dapat memperkuat kebijakan pertahanan maritim dengan mengintegrasikan pengawasan laut, diplomasi regional, dan modernisasi alutsista. Kata kunci: Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Tiongkok, tabrakan kapal, keamanan maritim, Indonesia, Action Research Laut Cina Selatan telah lama menjadi arena perebutan kepentingan global, dengan percampuran klaim kedaulatan, kompetisi sumber daya alam, dan proyeksi kekuatan militer. Bagi Tiongkok, wilayah ini merupakan “perpanjangan tangan” dari keamanan nasional dan citra internasionalnya. Bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan vital yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dengan lebih dari USD 3,4 triliun nilai perdagangan melewati kawasan ini setiap tahun menurut data UNCTAD 2023. Dalam konteks tersebut, insiden tabrakan dua kapal penjaga pantai Tiongkok di Scarborough Shoal pada 11 Agustus 2025 menjadi momen penting. Biasanya, kapal Tiongkok beroperasi dengan disiplin tinggi dan koordinasi ketat. Fakta bahwa dua kapal mereka bertabrakan di perairan yang diawasi ketat oleh media internasional menjadi pukulan besar bagi citra Beijing. Sehari setelahnya, pada 12 Agustus 2025, Tiongkok segera mengerahkan kapal tambahan menuju Second Thomas Shoal, lokasi yang selama ini menjadi pusat ketegangan antara Tiongkok dan Filipina. Langkah cepat ini memperlihatkan pola khas Beijing: mengubah krisis citra menjadi instrumen politik untuk menekan lawan sekaligus mengalihkan perhatian dunia. Bagi Indonesia, insiden tersebut memberikan refleksi strategis. Sejak 2016, kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan Tiongkok kerap memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Pada Desember 2019, misalnya, sebanyak 63 kapal ikan Tiongkok masuk ke perairan Natuna dengan dikawal langsung oleh kapal penjaga pantai mereka. Insiden itu memaksa TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) melakukan patroli intensif, dan Presiden Joko Widodo bahkan turun langsung ke Natuna pada 8 Januari 2020 untuk menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan “beranda terdepan NKRI”. Dengan latar belakang inilah, setiap dinamika baru di Laut Cina Selatan harus dilihat dalam kaitannya dengan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia. Insiden tabrakan kapal Tiongkok pada 11 Agustus 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai kesalahan teknis. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok memiliki standar navigasi yang tinggi, dilengkapi radar canggih, dan biasanya beroperasi dengan prosedur keselamatan yang ketat. Oleh karena itu, tabrakan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah insiden tersebut murni kecelakaan, ataukah terjadi akibat manuver berisiko dalam konteks menghadapi kapal Filipina yang berada di lokasi yang sama? Bagi Beijing, dampak insiden ini sangat serius. Rasa malu publik (public embarrassment) adalah hal yang paling dihindari dalam tradisi politik Tiongkok. Sejarah menunjukkan hal serupa pernah terjadi pada 1 April 2001, ketika pesawat intai EP-3 Amerika Serikat bertabrakan dengan jet tempur Tiongkok di dekat Pulau Hainan. Kala itu, Tiongkok langsung menggunakan insiden sebagai instrumen propaganda domestik sekaligus menekan Amerika Serikat dalam diplomasi. Pola serupa tampak kembali pada Agustus 2025, ketika kapal-kapal Tiongkok segera digerakkan menuju Second Thomas Shoal untuk menutupi kelemahan yang terekspos. Indonesia perlu membaca pola ini dengan cermat. Tiongkok memiliki kecenderungan untuk tidak membiarkan narasi kelemahan berkembang tanpa kontrol. Mereka akan segera menciptakan narasi baru yang menegaskan kekuatan dan inisiatif, meski dengan risiko memperbesar eskalasi regional. Inilah pelajaran pertama yang dapat ditarik Indonesia: bahwa setiap insiden maritim, sekecil apa pun, akan dimanfaatkan Tiongkok untuk membangun momentum strategis. Keterhubungan antara insiden Scarborough Shoal dengan dinamika di Natuna bukanlah asumsi kosong. Laut Natuna Utara sudah beberapa kali menjadi ajang unjuk kekuatan Tiongkok. Pada 2016, kapal patroli Tiongkok menolak perintah kapal TNI AL untuk keluar dari wilayah ZEE Indonesia, dengan alasan wilayah tersebut masih dalam klaim “tradisional fishing ground” mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhadapan dengan logika politik Tiongkok yang lebih menekankan narasi kekuasaan ketimbang kepatuhan pada hukum internasional. Pelajaran kedua yang dapat ditarik adalah bahwa Tiongkok selalu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Insiden tabrakan kapal justru digunakan untuk memperkuat legitimasi kehadiran mereka di Laut Cina Selatan. Bagi Indonesia, hal ini berarti setiap celah dalam operasi keamanan laut berpotensi dieksploitasi oleh Tiongkok untuk memperkuat klaimnya di Laut Natuna Utara. Secara hukum, posisi Indonesia sangat jelas. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Laut Natuna Utara merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Namun, posisi de jure ini seringkali tidak cukup dalam menghadapi tekanan de facto di lapangan. Kapal nelayan dan penjaga pantai Tiongkok tetap masuk, sementara koordinasi antarlembaga Indonesia belum sepenuhnya solid. Dari perspektif militer, TNI Angkatan Laut memiliki pengalaman panjang dalam melakukan patroli di Natuna. Operasi Gurita pada 2020, misalnya, berhasil meningkatkan kehadiran militer Indonesia di kawasan. Namun, keterbatasan jumlah kapal patroli, infrastruktur pangkalan, serta kemampuan radar dan satelit membuat pengawasan belum maksimal. Bakamla, yang bertugas sebagai Indonesian Coast Guard, juga menghadapi keterbatasan anggaran dan jumlah armada. Dari perspektif diplomasi, Indonesia berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, Indonesia tidak mengakui klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha menjaga hubungan ekonomi yang kuat dengan Beijing, yang merupakan mitra dagang terbesar dengan nilai perdagangan mencapai USD 127 miliar pada 2024 (BPS). Oleh karena itu, respons Indonesia seringkali tampak hati-hati dan tidak konfrontatif. Namun, pola ini menyimpan risiko, karena Tiongkok dapat menguji batas kesabaran Indonesia secara berulang. Pelajaran ketiga, sekaligus yang paling penting, adalah kebutuhan untuk membangun sistem keamanan maritim yang berkelanjutan, resilien, dan adaptif. Indonesia harus memperkuat tiga pilar utama: kapasitas pengawasan laut, koordinasi antar-institusi, dan diplomasi regional. Pertama, kapasitas pengawasan laut perlu ditingkatkan melalui integrasi sistem Maritime Domain Awareness (MDA). Program SeaVision/Skylight, yang sudah diuji di tingkat regional, dapat dimanfaatkan untuk memberikan data real-time tentang pergerakan kapal di Natuna. Integrasi data satelit, radar pantai, dan drone pengintai harus menjadi prioritas agar insiden dapat terdeteksi
Menguji Panggung Geopolitik Dunia: Antara Dominasi G7, Kebangkitan BRICS, dan Strategi Penyeimbang Indonesia
AbstrakKonstelasi geopolitik internasional kini ditandai oleh ketegangan simbolik antara G7 dan BRICS, dua blok yang dipersepsikan sebagai representasi Barat dan Global South. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa rivalitas tersebut tidak selalu linear. Pernyataan Donald Trump dalam KTT G7 di Kanada pada tahun 2025 yang menyarankan agar Rusia dan Cina masuk kembali ke forum elit Barat menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah kita sedang menyaksikan pertarungan ideologi atau sekadar panggung politik global yang sarat dengan kompromi tersembunyi? Tulisan ini menganalisis secara kritis hubungan G7 dan BRICS, menelaah dimensi ekonomi, politik, dan ideologis yang membentuk interaksi keduanya, sekaligus mengevaluasi posisi strategis Indonesia sebagai negara penyeimbang. Argumen utama artikel ini adalah bahwa dunia multipolar saat ini menuntut fleksibilitas diplomasi, bukan keterikatan blok. Kata kunci: G7, BRICS, geopolitik, multipolaritas, ekonomi politik internasional, Indonesia. Sejak didirikan pada 1975, G7 telah memainkan peran dominan dalam membentuk tatanan ekonomi-politik global. Forum ini berfungsi sebagai simbol koordinasi kebijakan ekonomi negara-negara industri maju. Pada awal abad ke-21, kekuasaan G7 tampak tidak tergoyahkan: pada 2002, mereka menguasai sekitar 47% PDB global (PPP). Posisi ini menegaskan G7 sebagai pilar utama sistem kapitalisme global dengan jaringan kelembagaan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang secara historis lebih menguntungkan kepentingan Barat. Sebaliknya, BRICS lahir pada 2009 dengan narasi sebagai penyeimbang. Pada 2023, kelompok ini berkembang menjadi BRICS Plus dengan keanggotaan yang lebih luas, termasuk Arab Saudi, Iran, Mesir, dan Etiopia. Secara agregat, kontribusi BRICS terhadap PDB dunia mencapai 35–40%, dengan kekuatan demografis yang signifikan: Cina dan India sendiri mencakup hampir 3 miliar penduduk. Lebih dari itu, BRICS menguasai sekitar 40% cadangan energi global dan mayoritas komoditas strategis seperti nikel, litium, dan kobalt, yang krusial dalam transisi energi dunia. Namun, supremasi material BRICS tidak serta merta berarti kekuatan struktural. Sistem keuangan global masih terikat pada dominasi dolar AS. Menurut IMF, pada kuartal I 2025, sekitar 58% cadangan devisa global disimpan dalam dolar, sementara euro, yen, dan pound sterling menempati posisi berikutnya. BRICS baru sebatas membangun inisiatif dedolarisasi melalui instrumen pembayaran berbasis mata uang lokal, namun dominasi dolar terlalu dalam untuk segera tergeser. Dikotomi G7 versus BRICS sering digambarkan sebagai benturan ideologi: demokrasi liberal kapitalistik melawan suara Global South. Akan tetapi, fakta empiris memperlihatkan bahwa hubungan keduanya jauh lebih kompleks. Pertama, keterkaitan ekonomi lintas-blok menunjukkan bahwa rivalitas ini tidak absolut. Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang terbesar Cina dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari USD 850 miliar pada 2024. India, meskipun anggota BRICS, terus memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui QUAD dan pembelian jet tempur dari Prancis. Brasil dan Afrika Selatan secara rutin hadir di forum G7 sebagai mitra dialog. Dengan demikian, BRICS bukanlah “blok tertutup” melainkan jejaring kepentingan yang cair. Kedua, strategi G7 terhadap BRICS bukanlah konfrontasi frontal, melainkan kooptasi selektif. India, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia diundang ke KTT G7 bukan sekadar untuk membangun dialog, melainkan juga melemahkan kohesi internal BRICS. India adalah contoh paling nyata: retoris di BRICS namun pragmatis dalam hubungan dengan Barat. Hal serupa tampak pada Brasil yang memilih pendekatan fleksibel demi stabilitas ekonomi domestik. Ketiga, G7 sendiri menghadapi fragmentasi internal. Kepemimpinan Donald Trump memperlihatkan retakan signifikan. Penolakannya menandatangani pernyataan bersama mengenai Iran dalam KTT G7 2025 menimbulkan frustrasi dari Kanada, Jerman, dan Prancis. Retakan ini bukan hal baru; pada periode pertama Trump, istilah “G6 plus Trump” muncul akibat sikapnya yang sering berseberangan dengan sekutu. Hal ini memperlihatkan bahwa G7 tidak sesolid yang kerap digambarkan. Keempat, BRICS juga menghadapi tantangan serupa. Perbedaan orientasi geopolitik Cina dan India, dinamika politik domestik di Brasil dan Afrika Selatan, serta ketegangan Rusia dengan Barat menjadikan BRICS lebih menyerupai koalisi longgar daripada blok ideologis yang homogen. Dengan demikian, pernyataan Trump yang ingin mengembalikan Rusia bahkan memasukkan Cina ke G7 bukan sekadar “slip diplomatik”, melainkan sinyal akan cairnya garis demarkasi geopolitik. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan benturan peradaban atau sekadar pertunjukan geopolitik yang sarat kepentingan elite global? Dalam era multipolar, solusi yang realistis bagi negara-negara Global South adalah mengembangkan strategi adaptif. Pertama, mekanisme regional perlu diperkuat agar tidak menjadi subordinat dari dua blok besar. ASEAN dapat berperan sebagai “buffer zone” yang mengedepankan independensi strategis. Indonesia, dengan status ganda sebagai anggota BRICS dan mitra strategis G7, memiliki peluang besar untuk memainkan peran ini. Kedua, dedolarisasi harus didekati secara bertahap. Inisiatif BRICS untuk membangun mata uang bersama atau menggunakan local currency settlement merupakan langkah penting, tetapi dominasi dolar masih bertahan. Pendekatan yang lebih realistis adalah strategi ganda: memperkuat transaksi lokal sambil tetap menjaga akses ke sistem global berbasis dolar. Ketiga, keamanan energi harus menjadi agenda prioritas. Dengan menguasai 40% pasokan energi dunia, BRICS memiliki leverage geopolitik. Namun tanpa diversifikasi jalur distribusi dan investasi teknologi, kekuatan ini rawan dipatahkan oleh Barat yang masih menguasai jalur finansial dan pasar global. Indonesia, misalnya, harus memperluas jaringan LNG serta investasi energi terbarukan untuk mengamankan posisinya dalam rantai pasok global. Indonesia menghadapi dilema strategis. Keputusan Presiden Indonesia untuk tidak menghadiri KTT G7 2025 meskipun diundang mencerminkan kehati-hatian diplomatik. Sikap ini menandakan bahwa Indonesia tidak ingin ditarik ke dalam kutub manapun secara prematur, melainkan menjaga ruang geraknya sebagai aktor independen. Namun, netralitas pasif tidak cukup. Indonesia perlu mengadopsi diplomasi “dua kaki”. Pertama, memperkuat posisi di BRICS untuk memperjuangkan reformasi tata kelola keuangan global, terutama peran IMF dan Bank Dunia. Kedua, tetap menjaga hubungan erat dengan G7 guna mengakses teknologi dan investasi. Ketiga, menjadikan ASEAN sebagai basis diplomasi kolektif untuk menegosiasikan kepentingan kawasan dalam forum global. Strategi ini menuntut konsistensi. Indonesia harus berani memanfaatkan keunggulan sumber daya strategis, terutama nikel, batubara, dan energi terbarukan, sebagai modal tawar-menawar dalam percaturan global. Pada saat yang sama, Indonesia harus menghindari jebakan blok, karena menjadi satelit salah satu kutub hanya akan mempersempit ruang gerak diplomasi. Dikotomi G7 versus BRICS bukanlah benturan peradaban yang absolut, melainkan dinamika geopolitik cair di mana rivalitas bercampur dengan interdependensi. G7 masih memegang kendali struktural atas sistem global, sementara BRICS menawarkan kekuatan demografis dan komoditas strategis. Namun, keduanya tidak dapat berjalan tanpa saling berinteraksi. Indonesia, sebagai negara menengah dengan posisi unik di antara dua blok besar ini, memiliki peluang untuk menjadi penyeimbang. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan menjaga fleksibilitas strategis, membangun jejaring regional,
China’s Victory Day Parade: Memori, Geopolitik, dan Arah Baru Tatanan Dunia
Abstrak Peringatan Perang Dunia II di Tiongkok bukan hanya seremoni sejarah, melainkan refleksi atas kebangkitan geopolitik global. China, yang kehilangan lebih dari 15 juta jiwa dalam perang melawan Jepang, kini memanfaatkan momentum peringatan untuk membangun legitimasi domestik dan sekaligus mengartikulasikan klaim sebagai kekuatan global. Di sisi lain, tatanan dunia pasca-1945 yang dibangun Amerika Serikat tengah mengalami erosi. Perayaan Victory Day di Beijing menjadi simbol dari benturan dua arsitektur: “America First” yang cenderung unilateral, dan “China-led connectivity” yang berupaya mempersatukan Global South. Artikel ini menganalisis makna strategis peringatan tersebut dalam perspektif geopolitik, menyoroti implikasinya terhadap arsitektur keamanan internasional, serta menelaah posisi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam menavigasi pergeseran tatanan dunia. Dengan metodologi analisis geopolitik-historis, tulisan ini menekankan bahwa memori kolektif perang tidak semata romantika masa lalu, tetapi instrumen untuk membentuk legitimasi masa depan. Kata kunci: China, Perang Dunia II, geopolitik, memori kolektif, Indonesia, tatanan global. 1. Pendahuluan Sejarah seringkali menjadi panggung legitimasi politik. Negara-negara besar tidak hanya mengenang perang sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebagai sumber simbolik untuk mengartikulasikan identitas nasional dan klaim geopolitik. Peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II yang dirayakan Tiongkok melalui Victory Day Parade menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah ini sekadar penghormatan terhadap para korban, ataukah sebuah strategi diplomasi simbolik untuk mempertegas status China sebagai kekuatan global? Martin Jacques, akademisi dan komentator geopolitik, menekankan bahwa Barat cenderung “lupa” terhadap kontribusi China dalam Perang Dunia II. Narasi sejarah di Eropa dan Amerika lebih banyak berpusat pada front Eropa dan Pasifik, sementara pengorbanan China nyaris terhapus dalam memori kolektif global. Kini, dengan kebangkitannya, China berupaya “menulis ulang” posisinya dalam sejarah dunia, sekaligus menegaskan arah baru geopolitik abad ke-21. 2. Konteks Historis & Memori Kolektif Perang Sino-Jepang (1937–1945) menelan korban luar biasa: jutaan warga sipil terbunuh, kota-kota hancur, dan infrastruktur porak-poranda. Namun, dalam narasi Perang Dunia II versi Barat, kontribusi China sering direduksi. Dalam kerangka geopolitik memori, hal ini mencerminkan hegemoni narasi Barat. Siapa yang berhak menulis sejarah, dialah yang menguasai legitimasi moral. China menyadari ketidakadilan ini, sehingga Victory Day Parade bukan sekadar seremoni, melainkan strategi “de-westernisasi sejarah” dengan menegaskan: China juga pemenang perang, dan dengan demikian memiliki hak menentukan arah masa depan dunia. Peringatan ini juga berfungsi sebagai nation-building tool. Di tengah transisi menuju status global power, pemerintah Tiongkok menggunakan memori perang untuk menyatukan rakyat, membangun rasa bangga, dan memperkuat legitimasi Partai Komunis sebagai penjaga sejarah sekaligus masa depan. 3. China, Memori, dan Geopolitik Baru Ada tiga dimensi utama yang dapat ditarik dari perayaan tersebut: China menampilkan dirinya bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi kontemporer, tetapi juga sebagai bangsa yang “berhak” memimpin karena pengorbanannya di masa lalu. Undangan terhadap pemimpin dunia pada parade tersebut merupakan pesan bahwa China ingin menempatkan dirinya sebagai center of gravity dalam membangun tatanan multipolar. Dengan membandingkan dirinya dengan “America First” ala Trump, China menampilkan citra alternatif: bukan dominasi tunggal, melainkan integrasi Global South melalui inisiatif seperti BRI (Belt and Road Initiative) dan SCO (Shanghai Cooperation Organization). Dalam kacamata geopolitik, ini adalah perebutan discursive power, siapa yang mengontrol narasi global, dialah yang menguasai legitimasi politik internasional. 4. Amerika Serikat, Eropa, dan Krisis Tatanan Global Tatanan dunia pasca-1945 dibangun di atas institusi seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, dengan AS sebagai arsitek utama. Namun, kini fondasi itu rapuh. Dalam konteks ini, peringatan perang oleh China justru menjadi momentum untuk menegaskan bahwa dunia kini memasuki era transisi multipolar. Dengan kata lain, sejarah dijadikan alat untuk melawan hegemoni lama dan membangun tatanan baru. 5. Asia Tenggara dan Indonesia: Navigasi dalam Perubahan Bagi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pergeseran ini menghadirkan dilema strategis. Di satu sisi, kawasan ini sangat bergantung pada keamanan yang disediakan AS, terutama melalui hubungan dengan sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Di sisi lain, ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dengan China. Indonesia, dengan politik luar negeri “bebas aktif,” memiliki ruang manuver untuk memanfaatkan rivalitas ini. Peringatan perang di Beijing harus dibaca bukan semata seremoni, melainkan sinyal bahwa: 6. Implikasi Strategis bagi Indonesia Ada lima implikasi strategis yang perlu dicermati: Indonesia harus aktif mengembangkan narasi sejarahnya sendiri, agar tidak tenggelam dalam dominasi narasi AS–China. Sejarah perjuangan bangsa, termasuk keterlibatan dalam Konferensi Asia Afrika (1955), dapat menjadi modal untuk menawarkan visi alternatif atas tatanan dunia. Indonesia perlu memperkuat peran dalam ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) serta kerjasama maritim, guna mencegah kawasan menjadi ajang perebutan militeristik. Ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan ekonomi (China) berisiko tinggi. Diversifikasi mitra strategis (Jepang, India, Uni Eropa) adalah keharusan. Indonesia harus memandang rivalitas AS–China bukan sekadar ancaman, melainkan peluang untuk mengokohkan diri sebagai middle power pivotal state di Indo-Pasifik. 7. Penutup: Memori sebagai Arah Masa Depan Peringatan Perang Dunia II di Beijing mengingatkan kita bahwa memori kolektif bukan sekadar nostalgia, tetapi senjata geopolitik. China memanfaatkannya untuk menulis ulang sejarah global, sementara AS dan Barat menghadapi krisis legitimasi. Bagi Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana menavigasi rivalitas global, tetapi juga bagaimana memanfaatkan sejarahnya sendiri untuk membangun legitimasi di kancah dunia. Jika China menghidupkan memori penderitaan perang sebagai legitimasi kebangkitan, maka Indonesia dapat menghidupkan memori perjuangan kemerdekaan sebagai legitimasi kepemimpinan moral. Dalam dunia multipolar yang penuh ketidakpastian, sejarah bukan sekadar cermin masa lalu, melainkan kompas bagi masa depan.
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!