Revisi UU Migas No.22 Tahun 2001 Dibutuhkan Demi Menuju Ketahanan Nasional
Ketahanan energi merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan suatu negara. Energi tidak hanya menjadi kebutuhan ekonomi sehari-hari, tetapi juga memainkan peran strategis dalam keamanan nasional. Ketika ketahanan energi melemah, negara rentan terhadap gangguan suplai yang dapat menyebabkan instabilitas dalam berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Demikian diingatkan oleh Ketua DPP IKAL Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar ketika menjadi keynote speaker dalam acara Forum Grup Discusion (FGD), di Hotel Grand Orchard, Kemayoran, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Acara hasil kerja sama IKAL Strategic Center (ISC) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) ini mengusung tema tema “Urgensi Revisi UU Migas No.22 Tahun 2001 Menuju Ketahanan Nasional.” Menampilkan para pakar sebagai pembicara antara lain Dr. H. Kurtubi SE, Prof. Dr. Juanjir Sumardi, SH, MH, dan Dr. Ir. Muh Hanafi, IPM, MBA, dengan moderator RM. Wibawanto Nugroho Widodo, SE, MA. Dalam kesempatan ini Dr. H. Kurtubi SE, yang juga dikenal pakar perminyakan, menegaskan bahwa dampak signifikan dari penerapan UU Migas No. 22/2001, terutama dalam hal penurunan eksplorasi migas. “Maka diperlukan , revisi regulasi ini,” seraya mengingatkan bahwa eksplorasi migas merupakan fondasi bagi keberlanjutan industri energi di Indonesia, karena tanpa adanya penemuan cadangan baru, produksi migas akan terus menurun seiring berkurangnya sumber yang ada. “Penerapan UU Migas No. 22/2001telah menciptakan ketidakpastian hukum dan regulasi yang kaku, yang pada akhirnya menghambat investor untuk terlibat dalam eksplorasi baru. Ketidakpastian ini menyebabkan penurunan minat investasi, yang berdampak pada stagnasi di sektor energi,” tegas Dr. H. Kurtubi SE seraya menekankan bahwa revisi mendasar terhadap UU Migas No. 22/2001 diperlukan guna menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, baik bagi investor domestik maupun asing. Kurtubi juga mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan kekayaan alam Indonesia harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Namun, penerapan UU Migas No. 22/2001 memunculkan kekhawatiran bahwa pengelolaan sumber daya migas cenderung lebih berorientasi pada kepentingan swasta dan asing, yang berpotensi mengabaikan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai perlunya mengembalikan pengelolaan sektor migas sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Sementara dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Juanjir Sumardi, SH, MH yang dikenal selaku akademisi mengingatkan bahwa untuk mencapai ketahanan energi yang kuat, diperlukan diversifikasi sumber energi dan pengelolaan yang lebih efisien. Maka revisi terhadap regulasi, seperti UU Migas No. 22/2001, harus mencerminkan komitmen untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam eksplorasi dan pengelolaan energi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Maka dengan adanya reformasi yang signifikan, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di sektor energi global, sekaligus mengurangi risiko terjadinya krisis energi di masa depan. Langkah-langkah ini juga akan mendorong penemuan cadangan baru yang krusial,untuk mempertahankan ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegas Prof. Dr. Juanjir Sumardi. Senada dengan hal itu, Dr. Ir. Muh Hanafi, IPM, MBA yang juga Wakil Ketua I ISC mengingatkan bahwa keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kualitas kebijakan publik yang diterapkan. Kebijakan yang efektif harus mencakup aspek komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan agar dapat menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan panjang. Dalam konteks kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa, kebijakan yang tepat akan memungkinkan negara bersaing di tingkat global dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi. “Negara yang tidak mampu mengoptimalkan produktivitas dan inovasi seringkali terjebak dalam “kutukan sumber daya alam,” di mana kelimpahan sumber daya tidak diolah dengan baik sehingga mengakibatkan ketergantungan dan stagnasi ekonomi,” tegas Dr. Ir. Muh Hanafi seraya menekankan bahwa hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada diversifikasi ekonomi, di mana sektor-sektor ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam semata, melainkan dikembangkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kapabilitas inovasi teknologi. Sementara itu di celah-celah penutupan acara, Ketua Panitia DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT,. M.Mar, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai ketahanan energi dan kebutuhan mendesak untuk merevisi kebijakan energi seperti UU Migas No. 22/2001 menjadi topik utama forum ini, mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, pengamat energi, BUMN, serta pelaku sektor swasta untuk membahas strategi kebijakan energi Indonesia. “Foruk Diskusi ini juga dimaksudkan untuk rekomendasi agar Indonesia dapat mengatasi tantangan eksplorasi migas yang semakin menurun, dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” jelas DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT,. M.Mar seraya menekakan bahwa forum seperti ini berperan penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam forum ini Wakil Ketua II Komjen Pol (Purn) Drs. Togar Manatar Sianipar, M.Si. Sedangkan dari ISC antara lain Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Drs. Surya Wiranto, SH., MH, Wakil Sekretaris ISC Dr. Dra. Nieta Hidayani, MBA, MM, dan segenap jajaran pengurus ISC. Dari Ketua Umum FSPPB Arie Gumilar bersama jajarannya, juga hadir praktisi dan kalanga akademisi.
Menelisik Geopolitik Hubungan RI-AS-Cina Era Presiden Trump
IKAL Strategic Center (ISC) menggelar diskusi publik bertema geopolitik “Hubungan RI-AS-Cina Era Presiden Trump”, di Sekretariat ISC, Jakarta (12/12/2024). Diskusi ini mengupas dinamika hubungan trilateral antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Cina selama masa pemerintahan Donald Trump. Dibuka oleh Wakil Ketua I ISC, Prof. Dr. Adrianus Eliasta Meliala M.Si., M.Sc, Ph.D. Tampil sebagai pembicara adalah Prof. Evi Fitriani, Ph.D., serta Dr. Ian Montratama. Dalam diskusi ini disoroti arah kebijakan “America First” Trump yang bisa memengaruhi lanskap geopolitik global melalui pendekatan unilateral yang memicu ketegangan dengan Cina, terutama terkait perang dagang dan sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia dalam konteks ini memanfaatkan posisinya sebagai negara nonblok untuk menjaga keseimbangan strategis dan mendorong stabilitas regional. Ketua ISC, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri, dalam kata pengantar acara ini, menjelaskan bahwa sebagai negara nonblok, Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik. “Indonesia menjalankan diplomasi bebas dan aktif untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan hubungan ekonominya dengan Cina yang vital bagi pertumbuhan domestik. Peran aktif Indonesia di ASEAN serta pendekatan pragmatis dalam diplomasi ekonomi dan keamanan mencerminkan fleksibilitasnya dalam menghadapi tekanan geopolitik yang semakin intens,” jelas Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri. Sementara itu Prof. Evi Fitriani, Ph.D menyoroti hubungan Amerika Serikat dan Cina selama masa pemerintahan Donald Trump dipenuhi dinamika persaingan yang kompleks. Maka di tengah ketegangan hubungan AS-Cina, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan rivalitas ini demi kepentingan nasionalnya. “Indonesia dapat menggalang kerja sama ekonomi dengan Cina sambil memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini tetap menjadi mitra penting bagi Indonesia, baik dalam hal investasi, perdagangan, maupun keamanan,” tegas Prof. Evi Fitriani. Ditambahkan oleh Guru Besar UI ini bahwa fleksibilitas dan kejelian dalam melihat peluang adalah kunci untuk menjaga keseimbangan strategis tersebut. “Bersamaan pula Indonesia juga harus menyadari bahwa dunia tidak hanya tentang Amerika Serikat dan Cina. Ada banyak negara lain yang dapat dijadikan mitra strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Memperluas jaringan diplomasi dengan negara-negara di luar rivalitas besar ini akan membantu Indonesia menjaga kestabilan kawasan Indo-Pasifik sekaligus memperkuat kemandirian dalam mengambil kebijakan luar negeri,” ujar Prof. Evi Fitriani. Pada bagian dalam kesempatan yang sama, Dr. Ian Montratama menyoroti sifat kebijakan luar negeri Trump yang transaksional membuat hubungan AS-China berpusat pada keuntungan ekonomi dan kekuatan strategis. “Meskipun Amerika Serikat menganggap Cina sebagai ancaman strategis, hubungan investasi yang erat tetap terjalin di antara mereka. Kondisi ini mencerminkan bahwa persaingan ideologis dan geopolitik antara kedua kekuatan besar tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi yang saling terkait,” ujar Dr. Ian Montratama. Indonesia, tambah Dr. Ian Montratama, dalam situasi tersebut harus mampu memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif. Sebagai negara nonblok, Indonesia memiliki peluang untuk menjaga keseimbangan strategis di tengah rivalitas global ini. Kebijakan luar negeri yang berani dan independen sangat diperlukan agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik yang lebih besar. “Hubungan yang kompleks ini menuntut Indonesia untuk tidak terjebak dalam rivalitas dua kekuatan besar tersebut, melainkan mampu memanfaatkan peluang dari persaingan ini demi kepentingan nasional,” kata Dr. Ian Montratama. Hadir pula dalam diskusi ini antara lain Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH, MH., anggota Bidang Politik ISC Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MSI, MH, dan Wakil Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi dan Kerja Sama Dr. Dipl. Ing. Lily S. Wasitova, serta para perta lainnya lewat sambungan zoom.
Para Pakar ISC Menelisik Indonesia di Pusaran Geopolitik Global 2025–2045
Dunia tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik yang semakin mencuat, terutama akibat meningkatnya rivalitas antara dua kekuatan besar: Amerika Serikat (AS) dan China. Dalam rentang 2025 hingga 2045, sejumlah pakar IKAL Strategic Center (ISC) memproyeksikan bahwa arah masa depan tatanan global akan sangat ditentukan oleh bagaimana dua negara ini memproyeksikan kekuatannya secara ekonomi, militer, dan diplomatik. Dalam konstelasi ini, Indonesia (bersama ASEAN) tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi titik strategis di kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi panggung utama perebutan pengaruh global. Demikian pokok utama pikiran yang mencuat dalam diskusi yang diadakan IKAL Strategic Center (ISC), di Sekretariat ISC, Jakarta (31/07/2025). Diskusi ini secara offline dan online, dalam offline dihadiri oleh Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH, MH, Wakil Ketua Bidang Ekonomi ISC Dr. Ending Fadjar, SE., MA., Ketua Bidang Hukum dan HAM Irjen Pol. (Purn) Drs. Bekto Suprapto, MSi., Wakil Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi dan Kerja Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, serta Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MS., IS, MH. Sedangn online antara lain Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Pemantapan Nilai-nilai Kabangsaan Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM., Psi., serta Ketua Bidang Politik Hadiah Herawawati, SH., L.L.M. Dalam diskusi bermutu ini tertelisik pula skenario besar yang berkembang dalam diskursus geopolitik internasional. Pakar ekonomi dari ISC, Dr. Ending Fadjar, SE., MA., menyampaikan telisikannya bahwa pertama, AS tetap mempertahankan hegemoninya secara global, sementara China mengalami stagnasi akibat tekanan ekonomi domestik, isu demografi, dan resistensi internasional. Kedua, China justru tampil dominan dengan menguatkan jaringan ekonomi dan teknologinya, sementara AS mengalami kemunduran karena krisis politik internal dan melemahnya posisi globalnya. Menelisik perkembangan tersebut, Dr. Ending Fadjar, SE., MA., menekankan pentingnya Indonesia merumuskan ulang strategi ketahanan nasionalnya. “Posisi kita terlalu strategis untuk bersikap pasif. Indonesia harus menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, bukan hanya lewat diplomasi dan pertahanan militer, tetapi juga dengan membenahi faktor internal—terutama reformasi sosial dan ekonomi yang bebas dari korupsi,” tegas Prof. Dr. Wahyudin, di Jakarta, Rabu (31/07/2025). Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pakar sosiologi, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, menelisik bahwa posisi Indonesia sebagai ‘gerbang dunia’ diperebutkan secara halus maupun terbuka. Namun, keunggulan strategis ini bisa berubah menjadi kerentanan jika tidak disertai dengan ketahanan domestik yang kuat. “Dalam diplomasi regional, Indonesia punya modal untuk jadi penyeimbang strategis. Tapi jika praktik ketimpangan sosial terus dibiarkan, kita justru akan menjadi objek penetrasi kekuatan asing,” ungkap Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri seraya diingatkan agar Indonesia jangan lalai membaca konteks global secara menyeluruh. Sedangkan Dr. Ending Fadjar, SE., MA mengingatkan juga bahwa negara-negara besar, menurutnya, tidak lagi perlu menaklukkan negara lain dengan kekuatan militer. “Mereka cukup masuk lewat proyek infrastruktur, penguasaan teknologi strategis, atau memanfaatkan celah hukum dan kebijakan publik yang lemah,” katanya. Ketergantungan terhadap pihak luar seperti ini, menurutnya, bisa melemahkan kemandirian negara. Untuk mengatasi tantangan jangka panjang, kedua akademisi tersebut menekankan pentingnya reformasi sosial yang bermula dari pendidikan karakter dan moral kewarganegaraan. Prof. Gumilar menekankan bahwa pembangunan generasi muda antikorupsi harus dimulai sejak dini. “Pendidikan kita harus menanamkan nilai kebangsaan, integritas, dan tanggung jawab sosial, bukan hanya hafalan teks normatif,” ujarnya. Adapun Dr. Ending Fadjar menyebut pembenahan struktur ekonomi juga harus menjadi prioritas. Jika penguasaan ekonomi tetap terkonsentrasi pada segelintir oligarki dan konglomerat rente, maka potensi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi akan terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai momentum kebangkitan nasional menjelang satu abad kemerdekaan. “Visi tanpa etos reformasi hanya akan jadi slogan. Kita tidak bisa terus-menerus berbicara tentang Indonesia Emas jika menggantungkan nasib pada kekuatan luar,” tegas Dr. Ending Fadjar. Menutup pandangannya, Prof. Gumilar mengingatkan bahwa kekuatan strategis Indonesia tidak cukup dibangun melalui kekuatan militer atau kebijakan luar negeri. Dunia hari ini menilai negara bukan hanya dari apa yang ditampilkan di forum internasional, tetapi dari seberapa kokoh tata kelola dan etika publik di dalam negeri. “Jika kita ingin dihormati secara global, maka kita harus internal. Itulah pertahanan sejati,” pungkasnya.
ISC Gelar Diskusi Internal, Bahas Geoekonomi dan Geopolitik untuk Rekomendasi Presiden Prabowo Subianto
IKAL Strategic Center (ISC) menggelar diskusi internal dengan menghadirkan para tokoh guna membahas perkembangan ekonomi Indonesia dan dinamika global, termasuk persoalan geopolitik serta geoekonomi, di Sekretariat IKAL Strategic Center (ISC), Jakarta, 15 September 2025. Hadir dalam diskusi ini antara lain Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH., MH., Mayor Jenderal TNI (Purn) Hendardji Soepandji, Ketua Bidang Ekonomi ISC Prof. Dr. Paul Soetopo Tjokronegoro, MA., MPA, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Prof. Dr. Ending Fajar, SE., MA., dan Kepala Humas DPP IKAL Lemhannas Drs. Djoko Saksono, MBA. Forum diskusi ini menjadi penting karena cenderung mampu menjembatani refleksi akademis dengan kebutuhan praktis pemerintahan. Forum semacam ini sangat strategis, sebab Indonesia membutuhkan wadah nonformal yang mampu menyediakan analisis jangka menengah hingga panjang, sesuatu yang kerap tidak dapat dilakukan birokrasi karena terikat rutinitas administratif. Manfaat terbesar diskusi bukan hanya pada keluaran berupa dokumen, melainkan pada proses deliberatif yang mempertemukan berbagai perspektif. Dengan hadirnya para pakar dari ISC pembahasan menjadi lebih tajam. “Dalam konteks ekonomi global yang penuh ketidakpastian, seperti rantai pasok yang rapuh, disrupsi teknologi, dan tekanan geopolitik, forum ini bisa dimanfaatkan Indonesia,” ujar Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri di sela-sela acara. Sementara itu Mayor Jenderal TNI (Purn) Hendardji Soepandji, dalam kesempatan ini juga memberikan pandangan, yang menekankan pentingnya kualitas metodologi dalam penyusunan rekomendasi. Menurutnya, diskusi yang hanya berlandaskan opini tanpa data empiris berisiko bias dan sulit dipertanggungjawabkan. “Kita perlu data yang kuat, analisis skenario, serta pemetaan risiko yang mendalam. Rekomendasi bukan sekadar normatif, tetapi harus fleksibel menghadapi perubahan global yang cepat,” tegas Mayor Jenderal TNI (Purn) Hendardji Soepandji. Senada dengan itu, Prof. Dr. Ending Fajar, SE., MA juga menjelaskan bahwa rekomendasi yang ideal dengan bahasa yang halus. “Di sinilah pentingnya menyusun peta jalan implementasi yang jelas, dengan indikator keberhasilan, perkiraan biaya, serta mekanisme evaluasi. Tanpa itu, rekomendasi hanya akan menjadi dokumen yang indah di atas kertas,” ujar Prof. Dr. Ending Fajar, SE., MA. Dari sisi substansi, para tokoh ISC ini menilai bahwa diskusi mengenai geoekonomi dan geopolitik membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat strategi nasional. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong diversifikasi pasar ekspor, memperkuat daya saing industri strategis, serta membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal. Dalam forum ini dirumuskan menjadi makalah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan kebijakan. ISC sendiri bukan pertama kali mengangkat isu strategis. Sebelumnya lembaga ini pernah membahas tema “perang ekonomi” dan juga “Indonesia di pusaran geopolitik global 2025–2045”. Hal itu menunjukkan konsistensi ISC dalam memosisikan diri sebagai pusat pemikiran strategis yang menatap jangka panjang. “Indonesia sedang menghadapi transisi besar: transformasi energi, digitalisasi, persaingan teknologi global, hingga pergeseran pusat gravitasi ekonomi ke Asia. Diskusi semacam ini adalah modal penting agar Presiden tidak hanya merespons peristiwa, tetapi juga mampu memimpin arah perubahan,” imbuh Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri. Dengan demikian, hasil diskusi internal ISC bukan sekadar wacana, melainkan diharapkan menjadi kompas strategis yang membantu pemerintah mengarahkan pembangunan nasional di tengah pusaran geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks.
Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH. MH : Pancasila Memberi Pemahaman Hidup Secara Damai
Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Center (ISC) Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH. MH., menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan yang mengusung tema: “Karakter Bangsa: Satunya Kata dan Perbuatan, Refleksi Pemikiran Bung Karno” di Gedung Graha Widya Lantai 2 Kampus Untag Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 2023. Seminar ini penting mengingat Pancasila sebagai kerangka filosofis, yang merupakan suatu kesatuan yang organik, harus terus dimasyarakatkan. Menurut Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto agar lima dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang semuanya menyatu dengan baik itu, masing-masing memperkuat itu, menjadi mudah teserap dalam alam pikir masyarakat. “Dengan demikian Pancasila pada dasarnya adalah tentang bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan negara. Prinsip-prinsip ini tertanam dalam budaya Indonesia dan bertindak sebagai kompas bagi penduduk negeri ini,” jelas Sekretaris Jenderal ISC. Maka inti filosofi Pancasila memberikan inti gagasan saling menghargai dan memahami, yang mendorong hidup berdampingan secara damai antara orang-orang dengan berbagai latar belakang dan kepercayaan. “Oleh karenanya sebagai landasan demokrasi dan hak asasi manusia, sila-sila Pancasila telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap politik dan sosial Indonesia,” imbuh Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH. MH.